Banyak pemilik bisnis menganggap legalitas usaha selesai begitu Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil dibuat.
“Sudah punya NIB, berarti bisnis saya sudah legal, kan?”
Jawabannya tidak selalu sesederhana itu.
NIB memang merupakan bagian penting dari legalitas usaha. Bahkan, OSS menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Namun, kebutuhan perizinan selanjutnya dapat berbeda tergantung pada kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
Sejak berlakunya PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan usaha di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko. Peraturan ini berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP No. 5 Tahun 2021.
Artinya, legalitas yang dibutuhkan sebuah bisnis tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan apakah bisnis tersebut sudah memiliki NIB atau belum.
Mari kita bahas satu per satu.
Apa Itu NIB?
NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Secara sederhana, NIB dapat dipahami sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS.
NIB digunakan dalam proses administrasi kegiatan usaha dan menjadi bagian penting dari perizinan berusaha berbasis risiko.
Namun, NIB bukan berarti otomatis menggantikan seluruh izin atau persyaratan yang mungkin diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
Inilah bagian yang sering terlewat.
Misalnya, dua bisnis sama-sama sudah memiliki NIB. Bisnis pertama menjalankan kegiatan dengan tingkat risiko rendah, sedangkan bisnis kedua memiliki kegiatan yang risikonya lebih tinggi dan membutuhkan pemenuhan standar atau persetujuan tertentu.
Keduanya memang memiliki NIB, tetapi kewajiban perizinannya belum tentu sama.
Karena itu, setelah mendapatkan NIB, pemilik usaha sebaiknya tidak langsung berhenti pada tahap tersebut.
Langkah berikutnya adalah memastikan apakah kegiatan usaha yang dijalankan membutuhkan legalitas atau persyaratan tambahan.
Kenapa Legalitas Usaha Menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko?
Sistem perizinan berbasis risiko dibuat untuk menyesuaikan kewajiban perizinan dengan tingkat risiko kegiatan usaha.
Logikanya cukup sederhana.
Tidak semua kegiatan usaha memiliki potensi risiko yang sama.
Sebuah usaha dengan kegiatan sederhana dan risiko rendah tentu tidak membutuhkan proses perizinan yang sama dengan kegiatan usaha yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, atau aspek lainnya.
PP No. 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko, termasuk persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, sistem OSS, pengawasan, hingga sanksi.
Karena itu, jenis usaha dan aktivitas yang dijalankan menjadi dasar penting untuk menentukan legalitas yang dibutuhkan.
4 Tingkat Risiko dalam Perizinan Usaha
Sistem OSS saat ini mengelompokkan kegiatan usaha ke dalam empat tingkat risiko yang menentukan jenis izin dan kewajiban yang perlu dipenuhi.
Secara umum, pembagiannya adalah:
| Tingkat Risiko | Gambaran Perizinan |
|---|---|
| Risiko Rendah | NIB |
| Risiko Menengah Rendah | NIB + Sertifikat Standar |
| Risiko Menengah Tinggi | NIB + Sertifikat Standar yang perlu pemenuhan/verifikasi sesuai ketentuan |
| Risiko Tinggi | NIB + Izin |
Namun, tabel tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai aturan universal untuk semua bisnis.
Detail kewajiban tetap bergantung pada KBLI dan ruang lingkup kegiatan usaha yang dipilih.
Karena itu, memilih KBLI bukan sekadar mencari kode yang namanya terlihat paling mirip dengan bisnis.
Risiko Rendah: Apakah Cukup dengan NIB?
Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, NIB menjadi legalitas utama untuk kegiatan tersebut.
Ini yang mungkin membuat sebagian pelaku usaha kemudian memiliki pemahaman bahwa semua bisnis cukup dengan NIB.
Padahal, bisnis dengan tingkat risiko berbeda dapat memiliki kewajiban tambahan.
Selain itu, kegiatan usaha tertentu juga dapat memiliki persyaratan dasar atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sesuai bidangnya.
Jadi, meskipun sebuah usaha tergolong risiko rendah, tetap penting untuk memeriksa detail kegiatan usaha di OSS.
Baca juga: Legalitas Bisnis: NIB, KBLI, dan Izin Usaha yang Perlu Dipahami Pengusaha
Risiko Menengah: Ada Standar yang Harus Dipenuhi
Pada kegiatan dengan risiko menengah, kebutuhan legalitas dapat berkembang menjadi Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar pada dasarnya berkaitan dengan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
Di sinilah bisnis perlu mulai lebih teliti.
Misalnya, sebuah usaha tidak hanya perlu memiliki identitas sebagai pelaku usaha, tetapi juga harus memenuhi standar tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan.
Untuk risiko menengah, detail proses dapat berbeda antara menengah rendah dan menengah tinggi.
Karena itu, jangan hanya berpatokan pada pengalaman pemilik bisnis lain.
Bisnis A dan bisnis B bisa saja memiliki bidang yang terlihat mirip, tetapi memiliki KBLI, skala, lokasi, produk, atau ruang lingkup kegiatan yang berbeda sehingga kewajibannya juga dapat berbeda.
Risiko Tinggi: NIB Saja Jelas Tidak Cukup
Pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, perizinan dapat mencakup NIB dan Izin sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan sesuai ketentuan.
Dalam sistem OSS, Izin merupakan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.
Artinya, memiliki NIB tidak otomatis berarti seluruh persyaratan kegiatan usaha telah terpenuhi.
Untuk jenis usaha tertentu, bisa terdapat pula persyaratan dasar, standar teknis, persetujuan, atau PB UMKU yang perlu diperhatikan.
Semakin kompleks kegiatan usaha, semakin penting memastikan seluruh komponen legalitasnya diperiksa secara menyeluruh.
KBLI 2025 Juga Perlu Diperhatikan
Satu hal yang tidak boleh dilewatkan ketika mengurus legalitas bisnis adalah KBLI.
OSS saat ini menggunakan KBLI 2025, dan terdapat perubahan atau konversi dari sejumlah kode KBLI sebelumnya. Bahkan, ada kode KBLI 2020 yang dapat berubah menjadi beberapa kode pada KBLI 2025.
Ini penting karena KBLI bukan hanya angka yang muncul pada dokumen NIB.
KBLI berkaitan dengan kegiatan usaha yang didaftarkan dan dapat memengaruhi perizinan serta kewajiban yang muncul di sistem OSS.
Karena itu, sebelum mendaftarkan atau mengubah legalitas usaha, periksa:
- Kegiatan utama bisnis
- Kegiatan pendukung
- Produk atau jasa yang ditawarkan
- Cara bisnis menjalankan kegiatan tersebut
- Lokasi kegiatan
- Skala kegiatan
- KBLI 2025 yang sesuai
- Ruang lingkup dan persyaratan pada KBLI tersebut
OSS sendiri mengingatkan pelaku usaha untuk memeriksa uraian pada setiap kode KBLI dan ruang lingkup kegiatan yang berlaku sebelum mendaftarkan legalitas usaha.
Jangan Hanya Meniru KBLI Bisnis Lain
Ini salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi.
Pemilik bisnis menemukan kompetitor dengan jenis usaha yang mirip, kemudian menggunakan KBLI yang sama tanpa memeriksa apakah kegiatan usahanya benar-benar identik.
Padahal, dua bisnis dengan nama usaha yang sama-sama menggunakan kata “restaurant”, “consulting”, “trading”, atau “studio” belum tentu menjalankan aktivitas yang sama.
Contohnya, sebuah bisnis bisa saja:
- Menjual produk sendiri
- Menjadi distributor
- Menjadi agen
- Menyediakan jasa
- Memproduksi barang
- Menjalankan aktivitas melalui platform digital
Masing-masing aktivitas dapat memiliki klasifikasi dan kewajiban yang berbeda.
Jadi, KBLI sebaiknya ditentukan berdasarkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, bukan hanya berdasarkan nama brand atau contoh milik bisnis lain.
Legalitas Bisnis Bukan Hanya NIB
Kalau kita sederhanakan, legalitas bisnis dapat dipandang sebagai sebuah sistem.
NIB merupakan salah satu bagian penting di dalamnya, tetapi bukan satu-satunya komponen yang mungkin dibutuhkan.
Tergantung kegiatan usahanya, bisnis dapat perlu memperhatikan:
- NIB
- Sertifikat Standar
- Izin
- Persyaratan dasar
- PB UMKU
- Persetujuan lingkungan
- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- Standar atau persyaratan teknis tertentu
- Kewajiban sektoral lainnya
OSS sendiri mencantumkan NIB, Sertifikat Standar, Izin, Persetujuan Lingkungan, KKPR, dan PB UMKU sebagai bagian dari ekosistem perizinan berusaha.
Tidak semua bisnis membutuhkan seluruh komponen tersebut.
Justru, poin pentingnya adalah mengetahui mana yang relevan dengan kegiatan usaha kamu.
Kapan Bisnis Perlu Mengecek Ulang Legalitas?
Legalitas usaha sebaiknya tidak dianggap sebagai dokumen yang selesai sekali lalu tidak perlu diperiksa lagi.
Ada beberapa kondisi ketika bisnis sebaiknya melakukan pengecekan ulang.
1. Menambah kegiatan usaha
Misalnya bisnis awalnya hanya menjual produk, kemudian mulai memproduksi sendiri.
Perubahan aktivitas tersebut dapat memengaruhi klasifikasi kegiatan dan kewajiban perizinannya.
2. Membuka lokasi baru
Penambahan cabang atau lokasi operasional dapat membuat bisnis perlu memeriksa kembali persyaratan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.
3. Menambah produk atau jasa
Produk baru tidak selalu memiliki persyaratan yang sama dengan produk sebelumnya.
4. Mengubah model bisnis
Bisnis yang awalnya berjualan langsung kemudian berkembang menjadi distributor, agen, marketplace, atau model bisnis lainnya sebaiknya mengevaluasi kembali kegiatan usaha yang tercantum.
5. Terjadi perubahan regulasi
Peraturan perizinan dapat berubah.
Contohnya, saat ini PP No. 28 Tahun 2025 telah menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, sehingga pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini.
Checklist Legalitas Bisnis
Sebelum menganggap legalitas bisnis sudah aman, coba cek beberapa pertanyaan berikut:
- Bisnis sudah memiliki NIB
- KBLI yang digunakan sesuai dengan aktivitas bisnis
- Sudah menggunakan referensi KBLI 2025
- Tingkat risiko kegiatan usaha sudah diketahui
- Kebutuhan Sertifikat Standar sudah diperiksa
- Kebutuhan Izin sudah diperiksa
- Persyaratan dasar sudah diperiksa
- Kebutuhan PB UMKU sudah diperiksa
- Legalitas sudah disesuaikan jika bisnis berubah
- Perubahan regulasi sudah diperhatikan
Kalau masih ada beberapa poin yang belum bisa dijawab, bukan berarti bisnis kamu otomatis tidak legal.
Namun, itu menjadi tanda bahwa legalitas usaha mungkin perlu diperiksa kembali secara lebih menyeluruh.
Jangan Berhenti Setelah Mendapatkan NIB
NIB memang merupakan langkah penting ketika membangun legalitas bisnis.
Namun, mendapatkan NIB sebaiknya bukan dianggap sebagai garis finish.
Yang lebih penting adalah memastikan NIB, KBLI, tingkat risiko, dan seluruh perizinan yang diperlukan benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Apalagi ketika bisnis mulai berkembang, menambah produk, membuka lokasi baru, atau mengubah model operasional.
Legalitas yang tertata sejak awal dapat membantu bisnis memiliki dasar administrasi yang lebih jelas ketika ingin berkembang lebih jauh.
Jika kamu masih bingung menentukan kebutuhan legalitas bisnis atau ingin mengecek apakah kegiatan usaha kamu sudah sesuai, Bali Trademark Service dapat membantu kamu memahami kebutuhan legalitas dan kekayaan intelektual bisnis.
Dan jika Jika Anda sedang memulai bisnis, mengembangkan usaha, atau ingin memastikan legalitas bisnis yang sudah berjalan sesuai dengan kegiatan usaha Anda, konsultasikan bersama Bali Trademark Service.
Karena membangun bisnis bukan hanya soal bagaimana mendapatkan pelanggan, tetapi juga memastikan fondasi bisnisnya tertata sejak awal.
Baca juga: Kapan Harus Daftar Merek? Jangan Tunggu Brand Terkenal
