Saat mengurus legalitas usaha melalui OSS, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Kode ini bukan sekadar formalitas dalam dokumen perizinan, tetapi berhubungan dengan kegiatan usaha yang didaftarkan dan persyaratan yang perlu dipenuhi.
Masalahnya, kegiatan bisnis bisa berkembang seiring waktu. Usaha yang awalnya hanya menjual produk secara offline mungkin mulai berjualan melalui marketplace, membuka layanan tambahan, atau bahkan mengembangkan lini bisnis baru. Ketika hal ini terjadi, pemilik usaha perlu memastikan apakah data kegiatan usaha yang tercatat masih sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.
Pada 2026, implementasi KBLI 2025 menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan pedoman penyesuaian klasifikasi ini dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Lalu, apa itu KBLI 2025, apa hubungannya dengan NIB, dan bagaimana cara memastikan kode usaha yang digunakan sudah sesuai? Berikut penjelasannya.
Apa Itu KBLI dan Mengapa Penting untuk Bisnis?
KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Secara sederhana, KBLI merupakan sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk mengidentifikasi bidang usaha berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
Ketika mendaftarkan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha perlu memilih kode KBLI yang menggambarkan kegiatan bisnisnya. Informasi ini menjadi bagian dari data perizinan berusaha.
Contohnya, dua bisnis sama-sama bergerak di bidang makanan, tetapi aktivitas utamanya bisa berbeda. Bisnis pertama memproduksi makanan kemasan, sedangkan bisnis kedua menjalankan restoran. Meskipun sama-sama berkaitan dengan makanan, keduanya tidak otomatis menggunakan kode KBLI yang sama.
Begitu juga dengan bisnis digital. Perusahaan yang membuat perangkat lunak, menyediakan layanan konsultasi teknologi, dan menjual produk melalui toko online dapat memiliki klasifikasi kegiatan yang berbeda sesuai aktivitas usahanya.
KBLI penting karena dapat berkaitan dengan beberapa aspek berikut:
- Identitas kegiatan usaha: membantu menjelaskan bidang usaha yang dijalankan.
- Perizinan berusaha: menjadi salah satu dasar untuk menentukan persyaratan dan kewajiban sesuai kegiatan serta tingkat risikonya.
- Pengembangan bisnis: membantu memastikan kegiatan tambahan yang dijalankan tercermin dengan tepat dalam data perizinan.
- Administrasi perusahaan: mendukung konsistensi informasi kegiatan usaha pada dokumen dan sistem terkait.
Karena itu, memilih KBLI sebaiknya tidak hanya berdasarkan nama bisnis atau produk yang dijual. Pemilik usaha perlu melihat aktivitas yang benar-benar dilakukan.
Apa Itu KBLI 2025?
KBLI 2025 merupakan pembaruan klasifikasi lapangan usaha yang digunakan untuk menyesuaikan pengelompokan kegiatan ekonomi dengan perkembangan aktivitas bisnis.
Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama pada Maret 2026 sebagai pedoman implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pedoman ini melibatkan sistem OSS dan sistem administrasi badan hukum yang relevan.
Salah satu informasi penting dari kebijakan tersebut adalah bahwa perizinan yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Dengan demikian, pembaruan klasifikasi tidak berarti seluruh pelaku usaha harus menganggap izin lama otomatis tidak berlaku atau wajib mengulang seluruh proses perizinan.
Namun, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan apakah ada perubahan substansi kegiatan usaha yang membutuhkan penyesuaian data atau dokumen.
Misalnya, perusahaan yang awalnya bergerak dalam satu bidang kemudian menambahkan aktivitas usaha baru. Dalam situasi tersebut, pemilik usaha perlu memeriksa apakah kegiatan baru sudah tercakup dalam data perizinan dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan pada dokumen perusahaan.
Apa Hubungan KBLI dengan NIB?
NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Di dalam data perizinan, informasi kegiatan usaha dan kode KBLI menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Namun, perlu dipahami bahwa memiliki NIB tidak selalu berarti seluruh kegiatan bisnis otomatis dapat dijalankan tanpa persyaratan tambahan.
Berdasarkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, persyaratan perizinan ditentukan dengan memperhatikan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
Secara umum, kegiatan usaha dikelompokkan menjadi empat tingkat risiko.
| Tingkat risiko | Gambaran umum perizinan |
|---|---|
| Risiko rendah | NIB menjadi perizinan utama untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. |
| Risiko menengah rendah | NIB dan Sertifikat Standar sesuai ketentuan yang berlaku. |
| Risiko menengah tinggi | NIB dan Sertifikat Standar dengan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan. |
| Risiko tinggi | NIB dan izin sesuai persyaratan kegiatan usaha. |
Tabel ini merupakan gambaran umum. Persyaratan konkret perlu diperiksa berdasarkan kode KBLI, ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Sebagai contoh, dua usaha dengan bentuk badan usaha yang sama belum tentu memiliki kewajiban perizinan yang sama. Aktivitas, skala, lokasi, dan tingkat risiko dapat memengaruhi persyaratan yang perlu dipenuhi.
Karena itu, saat memilih atau meninjau kode KBLI, jangan hanya berfokus pada penerbitan NIB. Periksa juga apakah kegiatan tersebut membutuhkan Sertifikat Standar, izin, atau persyaratan pendukung lainnya.
Informasi resmi mengenai sistem perizinan dapat diakses melalui portal OSS.
Bagaimana Cara Memastikan KBLI Sesuai dengan Bisnis?
Memeriksa kode KBLI tidak sebaiknya dilakukan hanya dengan mencocokkan kata kunci yang mirip. Pemilik usaha perlu memahami deskripsi dan ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam klasifikasi.
Berikut beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai panduan awal.
1. Identifikasi seluruh aktivitas bisnis
Mulailah dengan membuat daftar kegiatan yang benar-benar dijalankan perusahaan.
Misalnya, bisnis memiliki aktivitas berupa:
- Memproduksi barang sendiri.
- Menjual produk kepada konsumen.
- Menyediakan layanan konsultasi.
- Menjual produk melalui marketplace.
- Menawarkan jasa instalasi atau pemeliharaan.
Jangan langsung menganggap semua aktivitas tersebut harus menggunakan kode terpisah. Tujuan tahap ini adalah memahami keseluruhan model bisnis sebelum mencocokkannya dengan klasifikasi yang tersedia.
2. Tentukan kegiatan utama dan tambahan
Setelah membuat daftar, identifikasi aktivitas utama yang menjadi inti bisnis. Kemudian, pisahkan aktivitas pendukung atau kegiatan tambahan yang memang dijalankan sebagai bagian dari usaha.
Contohnya, sebuah perusahaan yang menjual peralatan dapur juga menyediakan layanan pemasangan. Perusahaan tersebut perlu memeriksa apakah aktivitas pemasangan termasuk dalam cakupan kegiatan yang sudah terdaftar atau membutuhkan klasifikasi tambahan.
Penentuan kegiatan utama dan tambahan membantu pemilik usaha menghindari pemilihan kode berdasarkan asumsi semata.
3. Periksa deskripsi kode KBLI
Gunakan referensi resmi untuk mencocokkan aktivitas bisnis dengan deskripsi KBLI yang tersedia.
Jangan hanya melihat nama kode. Baca juga penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan, aktivitas yang termasuk di dalamnya, serta pengecualian jika tersedia.
Hal ini penting karena nama yang terdengar mirip belum tentu menggambarkan kegiatan usaha yang sama.\
Baca juga: Legalitas Bisnis: NIB, KBLI, dan Izin Usaha yang Perlu Dipahami Pengusaha
4. Cocokkan dengan data perizinan di OSS
Setelah menemukan klasifikasi yang relevan, periksa data kegiatan usaha yang tercantum pada akun OSS perusahaan.
Perhatikan apakah kode, deskripsi, dan ruang lingkup kegiatan yang tercatat sudah sesuai dengan operasional bisnis.
Jika ada perbedaan, jangan langsung menghapus atau mengganti data tanpa memahami konsekuensinya. Periksa terlebih dahulu prosedur perubahan yang berlaku dan persyaratan yang mungkin terkait.
5. Tinjau kebutuhan perubahan dokumen perusahaan
Bagi bisnis yang berbentuk badan hukum, perubahan kegiatan usaha tertentu dapat berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar.
Pedoman implementasi KBLI 2025 juga menekankan penyesuaian pada anggaran dasar apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan atau substansi kegiatan usaha.
Artinya, penyesuaian tidak cukup dilakukan hanya dengan berfokus pada kode di OSS jika perubahan bisnis juga berdampak pada dokumen badan hukum.
Untuk memastikan langkah yang tepat, periksa kebutuhan perubahan bersama notaris atau profesional terkait apabila diperlukan.
Contoh Kesalahan Memilih KBLI yang Perlu Dihindari
Beberapa kekeliruan dalam memilih kode usaha dapat terjadi karena pemilik bisnis terlalu berfokus pada kemudahan administrasi.
| Kesalahan | Mengapa perlu dihindari? |
|---|---|
| Memilih kode hanya karena namanya mirip | Deskripsi dan ruang lingkup kegiatan bisa berbeda. |
| Menggunakan satu kode untuk semua aktivitas tanpa pemeriksaan | Tidak semua kegiatan tambahan otomatis tercakup dalam kode yang dipilih. |
| Menganggap NIB sudah mencakup semua izin | Kegiatan tertentu dapat membutuhkan persyaratan tambahan. |
| Tidak meninjau data setelah bisnis berkembang | Data perizinan berpotensi tidak lagi mencerminkan kegiatan aktual. |
| Mengubah kode tanpa memeriksa dampaknya | Perubahan dapat berkaitan dengan dokumen perusahaan dan persyaratan sektoral. |
| Mengikuti informasi lama tanpa verifikasi | Kebijakan dan implementasi klasifikasi dapat mengalami pembaruan. |
Kesalahan tersebut tidak selalu berarti usaha langsung dikenai sanksi. Namun, ketidaksesuaian data dapat menimbulkan kendala administrasi dan menyulitkan pemenuhan kewajiban ketika perusahaan mengembangkan kegiatan bisnisnya.
Karena itu, pemeriksaan berkala lebih baik daripada baru meninjau legalitas saat perusahaan membutuhkan izin tambahan, mengajukan kerja sama, atau memperluas operasional.
Apakah Semua Bisnis Wajib Mengubah KBLI pada 2026?
Tidak tepat jika menyimpulkan bahwa seluruh pelaku usaha harus mengubah kode KBLI atau mengurus ulang NIB hanya karena adanya KBLI 2025.
Berdasarkan pedoman pemerintah mengenai implementasinya, perizinan yang sudah terbit sebelum penyesuaian tetap berlaku. Kebutuhan penyesuaian perlu dilihat berdasarkan keadaan masing-masing usaha, termasuk perubahan substansi kegiatan, data yang tercatat, dan ketentuan transisi yang berlaku.
Jika usaha tidak mengalami perubahan kegiatan, langkah awal yang bijak adalah memeriksa informasi resmi dan memastikan data yang dimiliki tetap sesuai. Jangan menganggap semua izin lama tidak berlaku, tetapi jangan pula mengabaikan kebutuhan penyesuaian ketika memang ada perubahan yang relevan.
Untuk badan usaha, perhatikan pula konsistensi antara kegiatan operasional, data OSS, dan dokumen perusahaan. Jika terdapat perbedaan atau keraguan mengenai prosedur yang harus ditempuh, mintalah konfirmasi melalui OSS atau instansi yang berwenang.
Checklist Legalitas Usaha yang Bisa Diperiksa
Agar lebih mudah, gunakan checklist berikut untuk meninjau data perizinan bisnis.
- Memiliki NIB yang sesuai dengan identitas pelaku usaha.
- Memeriksa kode dan deskripsi KBLI yang tercatat.
- Memastikan kegiatan aktual sesuai dengan ruang lingkup perizinan.
- Meninjau kebutuhan izin atau Sertifikat Standar berdasarkan tingkat risiko.
- Memeriksa apakah terdapat kegiatan usaha baru yang belum tercatat.
- Memastikan data OSS konsisten dengan dokumen perusahaan yang relevan.
- Memeriksa informasi terbaru mengenai implementasi KBLI 2025.
- Menyimpan dokumen perizinan dan bukti perubahan dengan rapi.
Checklist ini dapat menjadi pemeriksaan awal, bukan pengganti penilaian atas kewajiban perizinan yang berlaku untuk bidang usaha tertentu.
Pastikan Legalitas Sejalan dengan Perkembangan Bisnis
Legalitas usaha bukan sekadar dokumen yang diurus saat pertama kali mendirikan bisnis. Ketika model bisnis berkembang, pemilik usaha perlu memastikan bahwa data kegiatan, perizinan, dan dokumen pendukung tetap sesuai dengan kondisi aktual.
KBLI membantu mengidentifikasi kegiatan usaha, sedangkan NIB menjadi identitas penting dalam sistem perizinan. Keduanya perlu dipahami bersama dengan persyaratan berbasis risiko dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Jika kamu sedang memulai bisnis, menambah lini usaha, atau ingin meninjau kembali dokumen perusahaan, lakukan pemeriksaan sejak awal agar langkah pengembangan bisnis memiliki dasar administrasi yang lebih jelas.
Kamu dapat mengunjungi Bali Trademark Service untuk mendapatkan informasi seputar perlindungan merek dan kebutuhan kekayaan intelektual bisnis. Jika ingin mendiskusikan kebutuhan perlindungan merek untuk usahamu, hubungi melalui WhatsApp.
Dengan meninjau legalitas secara berkala, kamu dapat lebih siap mengembangkan bisnis tanpa mengabaikan aspek administrasi yang mendukung operasionalnya.
